JURNAL PANAH KEADILAN

PEMOTONGAN GAJI PESERTA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)

Probo Pribadi S.M, Rony Andre Christian Naldo — Sat, 30 Aug 2025 00:00:00 +0700

Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dengan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 (PP Tapera) dan telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Polemik aturan terbaru Tapera yang diberlakukan di Indonesia dengan melibatkan Pekerja swasta. Penelitian ini mengkaji pemotongan gaji peserta Tabungan perumahan rakyat (TAPERA) dikaitkan Teori kepastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pemotongan gaji pada program Tapera mampu memenuhi ketiga aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana disampaikan dalam teori Gustav Radbruch, maka dapat disimpulkan bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Namun, jika terdapat kekurangan atau penyimpangan dalam salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka kepastian hukum program Tapera dapat dipertanyakan.

DIKOTOMI PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Munawar Wildan, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo — Sat, 30 Aug 2025 00:00:00 +0700

Pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang pertama kalinya. Presidential threshold menjadi salah satu kebijakan pembuat undang-undang dalam mekanisme Pilpres. Presdential threshold adalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres hasil dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi presidential threshold 20%, dan mendeskripsikan letak dikotomi presidential threshold 20% dengan Pilpres. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan Undang-Undang No. 7 2017 dan UUD 1945 sebagai sumber primernya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengolahan data deskriptif-analitis menggunakan pendekatan in-depth analysis. Penelitian ini menyimpulkan urgensi presidential threshold 20% sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Secara yuridis presidential threshold 20% bertentangan terhadap UUD 1945, dan secara teoritis bertentangan dengan sistem multi partai dan sistem presidensial. harapanya pelaku pembuat udnang-undang dan MK mengevaluasi aturan tersebut sesuai dengan kosntitusi dan sistem lebih kompetitif.

PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Anak Agung Adi Lestari — Sat, 30 Aug 2025 00:00:00 +0700

Pancasila is the ideology that upholds the law and guides the political process. Therefore we must necessitate law and politics based on Pancasila, namely Divinity, Humanity, Unity, Democracy and justice. One of the Pancasila values that the writer will discuss is justice, because the word justice has a broad scope. What kind of justice is needed by the Indonesian people. Therefore, the formulation of the problem from this research is how is the development of law based on social justice for all Indonesian people. This research uses normative legal research methods. Pancasila provides a guarantee of justice that fulfills the concept of justice contained therein, Pancasila provides the best protection for all citizens, regardless of citizen status, Pancasila provides protection without exception Pancasila is the basis or ideology of the Indonesian nation or national ideology.

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGAWASAN LARANGAN PENGGALIAN PASIR TANPA IZIN

Sindi Dewintasari Duha — Sun, 31 Aug 2025 00:00:00 +0700

Indonesia is a country of law, meaning that actions carried out in national and state life must be regulated in accordance with the law. The village government is a government institution tasked with managing village-level areas, where the village head and assisted by village officials are the organizing elements of village government. Prohibition is an order or rule that regulates an action. Excavation of sand without a permit is excavation below the surface of the land either on land or under riverbeds with the intention of returning non-metallic mineral minerals (sand) which have economic significance which is carried out without having a permit. The case in Ganowo Saua Village is the role of the Village Government in supervising the prohibition on excavating sand without a permit. The type of research used in this research is sociological research. Data collection was carried out by interviews and document study. The data analysis carried out was descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using a deductive method. Based on research findings and discussion, it can be concluded that the reason for sand excavation is because of economic problems and the lack of employment opportunities. Excavating sand is detrimental to other communities by causing landslides in areas of people's houses which destroy the walls dividing people's houses and the sea. The role of the Ganowo Saua Village government is only to convey the prohibition verbally to the community. The author suggests that the community no longer digs sand without permission, the village government must be firm and active and collaborate with the local government in supervising and taking action against sand diggers through outreach and going directly to the field by following Regional Regulation Number 11 of 2008 concerning Retribution for Material Mining Business Permits. Class “C” Excavations in South Nias Regency.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS TUAK DI DESA HILISATARO KECAMATAN TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN

Roselina Erniwati Gowasa — Sat, 30 Aug 2025 00:00:00 +0700

Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaraan untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Tuak adalah minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Di desa Hilisataro terdapat beberapa warung yang memperjual belikan minuman keras berjenis tuak, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Peredaran minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perlindungan kepada konsumen karena berdasarkan hasil penelitian di Desa Hilisataro tidak ada peraturan desa terkait larangan peredaran minuman beralkohol jenis tuak, sehingga terkadang terjadi kericuhan yang di sebabkan oleh tuak itu sendiri, pemerintah Desa Hilisataro memberi larangan secara lisan kepada para penjual minuman beralkohol jenis tuak. Penulis menyarankan dalam minuman beralkohol jenis tuak ini harusnya penegak hukum memberikan sanksi yang tegas kepada penjual minuman beralkohol jenis tuak dengan mempedomani Undang-Undang yang telah ada, sehingga para penjual minuman beralkohol jenis tuak ini dapat dihentikan selain itu sebaiknya di buat peraturan desa, berikut sanksi-sanksinya tentang larangan peredaran minuman beralkohol jenis tuak.

PERBANDINGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT NIAS DI DESA AMANDRAYA KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN DESA HILIGANÖWÖ KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN

Agnes Kurniati Gaurifa — Mon, 13 Oct 2025 18:55:58 +0700

Sistem perkawinan adat suku Nias adalah patrineal yaitu mengikuti hitungan hubungan kekerabatan melalui laki-laki dengan adat setelah nikah yang virilocal, dan sistem perkawinan suku nias juga merupakan egsogami mempelai pria harus melunasi emas kawin kepada semua pihak yang punya hubungan famili dengan mempelai wanita terutama kepada pihak ibunya (uwu). Jika perbedaan dan perbandingan sistem perkawinan adat di Desa Amandraya dengan Desa Hiliganöwö tidak dipandang sebagai pertentangan, maka perbedaan sistem perkawinan adat dimaksud dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kekayaan bersama yang harus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sistem perkawinan adat di Desa Amandraya dengan Desa Hiliganöwö. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini di Desa Amandraya, Kecamatan Amandraya dan Desa Hiliganöwö Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen dan didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data penelitian yaitu analisis data sesuai kualitatif yang bersifat deskripstif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perbandingan sistem perkawinan adat nias di Desa Amandraya Kabupaten Nias Selatan dengan Desa Hiliganöwö Kecamatan Teluk Dalam Kabuputaen Nias Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap desa yang berada di pulau nias memiliki keragaman dan keunikan dalam melangsungkan perkawinan namun, sistem perkawinan tersebut masih diakui dan ditaati setiap desa sampai saat ini khususnya di Desa Amandaraya dan Desa Hiliganöwö yang berada di Kabupaten Nias Selatan. sistem adat tersebut memiliki tujuan yang penting kepada laki- laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan agar budaya adat dapat dilestarikan secara turun temurun. Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran saya sebagai penulis adalah ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa supaya ada kepastian adat bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan, dan supaya sistem adat di Kabupaten Nias Selatan biar sama.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT

Finiswati Ndruru — Sat, 30 Aug 2025 00:00:00 +0700

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu dianggap bisa mengganggu stabilitas sosial. Karena itu, orang yang melanggar akan dikenai sanksi tradisional oleh masyarakat melalui pemimpin tradisoinalnya. Penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris yang langsung terlibat dilapangan, dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi hukum dan realitasnya dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data melibatkan penggunaan bahan primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode analisis data, dan kesimpulan diambil dengan pendekataan deduktif. Dari hasil penelitian dan diskusi, dapat disarikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yang diselesaikan secara hukum adat (studi di desa sikhorilafau) penulis menyarankan supaya dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak untuk dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak tersebut, dan pada proses penyelesaian sanksi atau denda menjadi hal penting untuk dapat mencegah perbuatan tindak pidana tersebut terulang kembali dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

KEKUATAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN

Andiliskan Dakhi — Sat, 30 Aug 2025 00:00:00 +0700

The village community of Soto'o Hilisimaetano in Indonesia adheres to customary law for resolving conflicts. In 2023, a conflict in Soto'o Hilisimaetano Village was resolved using customary law, based on the author's observations. The legality of the peace was established through a peace agreement signed by both the perpetrator and the victim. The resolution of peace was achieved by adhering to customary law in order to prevent further complication of the situation. This paper aims to assess the efficacy of customary law in adjudicating conflict cases within Soto'o Hilisimaetano Village, Maniamolo District. This study employs a sociological research approach, utilizing primary data gathered through observation, interviews, and document analysis, and employing qualitative data analysis techniques. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the authority of customary law in addressing criminal acts of fighting in Soto'o Hilisimaetano Village, Maniamolo District is absolute and obligatory. This is due to the enduring strength of the traditional governance system in Soto'o Hilisimaetano Village. Failure to comply will result in social repercussions such as minor penalties or expulsion from the village for more severe infractions. The author recommends that addressing the issue of criminal fights in Soto'o Hilisimaetano Village should involve the assistance of security forces, specifically the police, to ensure a proper resolution of the cases.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR BAWOLATO KABUPATEN NIAS

Firman Fati Zaya Lafau — Mon, 13 Oct 2025 19:32:57 +0700

Restorative justice or restorative justice is the resolution of criminal cases involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to the original condition, and not retaliation. The aim of this research is to find out how Restorative Justice is implemented in the crime of ill-treatment in the Bawolato Police Sector, Nias Regency. The type of research used is sociological or empirical legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the application of restorative justice to criminal acts of abuse in the Bawolato Sector Police, Nias Regency is the best solution offered by the Bawolato Sector Police, Nias Regency in resolving a crime in a family manner. This settlement provides benefits to both parties in terms of time, penalties and costs. For its implementation, the Police will present both parties to provide direction and make peace. If they agree, the police will punish the perpetrator according to the agreement. Then, both parties make a written agreement which functions as a binding promise for both parties to be used in the future if one of them violates the agreement.