PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING (STUDI KASUS SENGKETA CHURCHILL MINING PLC DAN PLANET MINING PTY LTD MELAWAN INDONESIA)
Abstract
Salah satu dorongan perekonomian nasional datang dari penanaman modal asing. Penanaman modal asing sendiri, di atur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Selain itu, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan penanam modal asing dilaksanakan melalui arbitrase internasional, salah satunya yaitu ICSID. Konvensi ICSID di ratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing. Pada tahun 2012 Indonesia digugat oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui arbitrase ICSID. Kemudian, pada tahun 2016 ICSID memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining melawan Indonesia. Tentunya mulai dari proses awal penyelesaian sengketa hingga putusan dikeluarkan memiliki dampak bagi para pihak, khususnya Indonesia sebagai negara host state. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Churchill Mining Plc dan Planet Mining sebelum menempuh upaya hukum melalui ICSID telah menempuh jalur hukum pada PTUN Samarinda melalui PT Ridlatama. Meskipun Indonesia menang melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining tentu ke depannya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan pemberian izin terhadap penanam modal asing.
References
Brahmana, Sophie Dhinda Aulia, Budiman Ginting, and Mahmul Siregar. 2013. “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur).” Transparency Journal of Economic Law 1(2): 1–10.
Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia Award, 2016, ICSID. (Desember 6).
Geraldi, Aldo Rico. 2017. “PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE (Studi Kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining).” Tanjungpura Law Journal 1(2): 89–113.
Konvensi “New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Conventionon Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award).”
Konvensi “Washington 1965 tentang ICSID (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States) United Nations-Treaty Series, No. 8359.”
Korporasi, Ketika, and Mengabaikan Kedaulatan. “Gugatan Isds” : 1–50.
Peraturan Pemerintah “Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara”
Peraturan Presiden “Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal”
Purnamasari, Ida Ayu Gde Wulan. 2020. “Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.” Acta Comitas 5(2): 401.
Putusan Mahkamah Agung “Nomor 137 PK/TUN/2012 Tahun 2013”
Putusan Mahkamah Agung “Nomor 367 K/TUN/2011 Tahun 2011”
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara “Nomor 110/B/2011/PT.TUN.JKT Tahun 2011”
Putusan Pengadilan Tata Usaha-Usaha Negara Samarinda “Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD Tahun 2011
Syahmin, Fidelia; Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya. 2019. “Analisis Putusan (Award) Arbitrase Internasional Icsid Dalam Churchill Mining Cases Versus Pemerintah Indonesia.” Simbur Cahaya 25(2): 149–70. ICSID Convention, Regulations, and Rules
Undang-Undang “Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).”
Undang-Undang “Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing (Lembaran Negara No. 32 tahun 1968).”
Undang-Undang “Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.
Copyright (c) 2023 Elsa Rahmawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
