PEMIDANAAN PELAKU DI ATAS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst)
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
Abstract
Murder is an act to eliminate a person's life by violating the law, or not against the law. One of the crimes of murder that has been examined and tried by the Gunungsitoli District Court is decision number 17/Pid.B/2021/PN.Gst. In the decision, the perpetrator was charged with 7 years in prison and violated Article 338 of the Criminal Code with the first alternative charge of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, while the judge sentenced the perpetrator to 10 years in prison for allegedly violating Article 338 of the Criminal Code. The type of research used is normative legal research with approach methods, namely legislation approach, case approach and analytical approach. Data was collected using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and the conclusion is drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the punishment of the perpetrator above the demands of the Public Prosecutor for the crime of murder (Study of Decision Number 17/Pid.B/2021/PN.Gst) is a crime imposed on the demands of the Public Prosecutor, The judge may decide above the demands in accordance with the laws and regulations because there is no provision that prohibits the judge in deciding the sentence of a person to be in accordance with the demands of the Public Prosecutor. In addition, it is not Article 338 of the Criminal Code that is imposed on the perpetrator, but uses the first alternative charge, namely Article 351 paragraph (3) in order to fulfill the elements of the act committed by the perpetrator. The author suggests that judges should pay more attention to the punishment of a person in order to fulfill the elements in an article that is charged to the perpetrator so that the sentence imposed is in accordance with his actions
References
Ansori Sabuan, dkk. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.
Anwar. 1994. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Cipta Adya Bakti.
Ali, Zainudin. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Chazawi, Adami. 2007. Kejahatan Terhadap Nyawa. Jakarta: Sinar Grafika.
Chazawi, Adami. 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.
Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
Ediwarman, 2015. Metode Penelitian Hukum. Medan: PT. Sofmedia.
Hadikusuma, Hilman. 1992. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
Hakim, Rahmat. 2010. Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia.
Hamzah, Andi. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, Andi. 2011. KUHP dan KUHAP edisi revisi. Bogor: Rineka Cipta.
Jur, Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika.
M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bogor: Politeia,
M. Sholehuddin. 2004. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
Marpaung, Erdiantio. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditima.
Marpaung, Leden. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum Edisi Refisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muladi. 2004. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: P.T. Alumni.
Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan permasalahannya. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Prodikoro, Wirjono. 2003. Tindak-tindak Tertentu Pidana Di Indonesia. Surabaya: Fuad Eskrim.
Saleh, Roeslan. 1987. Stetsel Pidana Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
Soedarto. 1996. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Soedarto. 1997. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Waluyo, Bambang. 2000. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bulan Bintang Bintang.
Wijayanta dan Heri Firmansyah. 2011. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Zulkarnian. 2013. Praktik Peradilan Pidana. Malang: Setara Press.
2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
3. Jurnal
Failin. Sistem Pidana dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum. Volume 3. Nomor 1.
Hulu, K. I. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Jurnal education and devolopment, 5 (1).
Laia, F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan. Syntax Idea, 3(4), 763-778.
Yusuf, I. 2013. Pembunuhan dalam perspektif hukum islam. Jurnal. Volume 13 Nomor 2.
4. Internet
https://www.azalawoffice.com.uu.nomor.16.tahun2004.tentang kejaksaan.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
